Ketika kita berada dalam sebuah organisasi, seperti organisasi kemahasiswaan, maka kita akan terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keinginan setiap anggota organisasi untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Faktor eksistensi dan pengalaman dalam berorganisasi akan sangat mempengaruhi setiap individu yang menjadi anggota atau pengurus dalam sebuah organisasi kemahasiswaan.
Biasanya, dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan permasalahan baru muncul ketika sebuah kegiatan selesai dilaksanakan. Salah satunya dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangannya. Terlebih jika pembiayaan kegiatan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedikit banyak, mahasiswa akan terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah atas kegiatan yang telah mereka rencanakan dan laksanakan, termasuk rencana biaya dan realisasinya. Sebagai mana Peraturan Menteri Keuangan; PMK Nomer 197 Tahun 2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
Kendala yang sering terjadi saat penyelesaian pembayaran tagihan kegiatan mahasiswa tersebut antara lain, keterlambatan dalam penyampaian laporan kegiatan dan banyaknya kesalahan yang terjadi dalam pembuatan kwitansi, daftar honor kegiatan serta bukti pendukung lainnya. Keterlambatan tersebut dapat berdampak kepada ketidak sesuaian dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah di ajukan dan target Realisasi Anggaran setiap triwulan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaksana kegiatan tentang mekanisme pertanggungjawaban laporan kegiatan lembaga kemahasiswaan. Permasalahan ini terjadi karena setiap tahun bergantinya kepengurusan Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Prodi pada tingkat Fakultas dan Universitas. Bergantinya kepengurusan ini menyebabkan pengurus baru sepenuhnya tidak memahami bagaimana membuat pertanggungjawaban keuangan, mengingat pengurus baru tersebut belum pernah mendapat seminar atau pelatihan tentang mekanisme pelaporan keuangan tingkat satuan kerja.
Sementara, UIN Ar-Raniry sendiri telah menerbitkan buku panduan penganggaran dan perencanaan yang menjelaskan bagaimana proses penganggaran kegiatan yang dimulai dengan Term of Reference (ToR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Jika kegiatan organisasi kemahasiswaan sudah memiliki TOR dan RAB, maka seharusnya penyiapan pertanggungjawaban belanja kegiatan dapat mengacu pada buku panduan tersebut. Selain itu juga, rincian item belanja serta nilainya dapat berpedoman pada standar biaya yang juga telah dikeluarkan oleh UIN Ar-Raniry yang biasa dikenal dengan Standar Biaya Khusus (SBK) dan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang disebut Standar Biaya Masukan (SBM).
Namun demikian, bagi mahasiswa yang belum mengetahui tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan sebuah kegiatan yang dibiayai APBN, panduan-panduan di atas menjadi hal yang tidak familiar untuk dipedomani. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam kegiatan kemahasiswaan yang dibiayai dari dana APBN dalam hal ini adalah dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Ar-Raniry, kepada para pengurus organisasi kemahasiswaan. Pendanaan pelatihannya dapat menggunakan anggaran organisasi mahasiswa sendiri yang ditambahkan pada kegiatan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Sehingga kedepannya pelaksana kegiatan organisasi kemahasiswaan sudah memahami mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang mereka laksanakan.
Penulis
Nama : Abuzar Muttaqin, SE
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
