AR-RANIRY| Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry bekerja sama dengan Lembaga Elingsa dan Seuramoe Budaya menggelar Diskusi Publik dengan tema “Wali Nanggroe dalam Konteks Politik Aceh”, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai III gedung Rektorat kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kamis (20/12/2018).
Direktur Seuramoe Budaya, Zahrul Fadhi dalam rilis yang diterima ar-raniry.ac.id, mengatakan diskusi Publik tersebut menghadirkan para narasumber; Dr. M. Adli Abdullah, SH, MCL, (Dosen Fakultas Hukum Unsyiah), Dr. Muhammad AR, M. Ed, (Ka.Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry) dan Reza Idria, S.HI, MA (Ka.Prodi IAN FISIP UIN Ar-Raniry).
Para narasumber menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema yang diangkat dalam diskusi tersebut, antara lain diungkapkan oleh M. Adli Abdullah, menurutnya kisruh persoalan pemilihan Wali Nanggroe beberapa saat yang lalu karena Komisi Pemilihan yang bertugas memilih Wali Nanggroe sesuai dengan perintah qanun belum terbentuk.
Sementara Komisi Pemilihan A(Majelis Tuha Pheut) yang ada saat itu dianggap PLT yang bertugas hanya untuk membentuk Majelis Tuha Lapan, Majelis Fatwa dan Majelis Ulama perwakilan kabupaten/kota, yang selanjutnya majelis yang telah terbentuk tersebut kemudian memilih Majelis Tuha Pheut ex. Officio Komisi pemilihan. “jadi ada cacat proses dalam pemilihan wali nanggroe yang kemarin terjadi”, kata Adli.
Ditambahkan Adli, Lembaga Wali Nanggroe bukan lembaga adat, tetapi lembaga yang diadatkan, sama seperti LAKA yang berubah dengan MAA. Mereka berbeda dengan dengan adat yang memiliki asal-asal dan tertera dalam adat Aceh. Lembaga Wali Nanggroe terbentuk karena ada kepentingan politik yang kuat yang kemunculannya dipaksakan karena ada perintah dari undang-undang, walaupun kadang-kadang terkesan lembaga besar namun tidak berfungsi.
Karena itu, jika lembaga Wali Nanggroe tidak dijalankan sesuai dengan qanun yang berlaku, maka penggunaan anggaran negara oleh lembaga ini akan berpotensi menjadi temuan koruptif.
Muhammad AR, menyatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe masih penting bagi masyarakat Aceh, namun eksistensinya selama ini belum sesuai dengan nilai yang tertera dalam aturan. Lembaga ini belum menjadi lembaga independen dan pemersatu bagi rakyat Aceh, karena tujuan pembentukkan wali nanggroe adalah untuk mempersatukan masyarakat Aceh bukan memisah-misahkannya.
“Banyak contoh yang dapat kita lihat yang menunjukkan wali sekarang tidak independen, tidak merangkul semua kelompok di Aceh”. Kata Muhammad AR.
Ditambahkan, alasan komisi pemilihan yang tidak menjalankan mekanisme pemilihan sesuai qanun karena keterbatasan waktu, dianggap sangat sepele karena memperlihatkan betapa lemahnya dan belum professional sebuah lembaga tinggi di Aceh yang padanya disematkan harapan masyarakat aceh tentang persatuan, identitas, kebudayaan dan adat serta perdamaian di Aceh.
Terkait dengan konteks politik Aceh, Muhammad AR menyatakan seharusnya DPRA tidak mengukuhkan Wali Nanggroe karena mekanisme pemilihan Wali Nanggroe tidak sesuai qanun kelembagaan Wali Nanggroe. Namun kondisi perpolitikan di Aceh saat ini dapat dikatakan tidak ideal, karena kebanyakan keputusan politik yang dihasilkan sarat oleh kepentingan kelompok dan perorangan. Kondisi ini sudah menjadi pengetahuan umum, bahkan sebagian masyarakat menganggap arena politik sebagai salah satu jalan untuk memperkaya diri dan memperbaiki nasib. Kondisi ketidak idealan ini juga yang membuat Wali Nanggroe akhirnya dikukuhkan juga.
Sementara itu, narasumber lain Reza Idria, Permasalahan penting Wali Nanggroe saat ini adalah soal legitimasi, pengakuan rakyat terhadap sosok dan kelembagaan tersebut. Pertanyaan masyarakat umum di Aceh saat ini mampukah Wali Nanggroe menjadi pemimpin pemersatu di Aceh yang beragama budaya? Dan dalam satu periode kepemimpinan wali nanggroe sebelumnya, jawaban dari pertanyaan tersebut belum memuaskan.
Legitimasi dari masyarakat terhadap wali nanggroe sangat dipengaruhi oleh proses kepemimpinan Wali selama ini termasuk dalam proses pemilihan Wali Nanggroe. Masyarakat umum menganggap lembaga tersebut sebagai menara gading, yang aktivitas dan capaian-capaian sama sekali tidak menyentuh dengan kehidupan mereka.
“Ada jarak antara masyarakat dan lembaga Wali Nanggroe, jarak inilah yang membuat legitimasi Wali Nanggroe semakin tergerus dari waktu ke waktu, dan tidak menutup kemungkinan jika legitimasi tersebut hilang, masyarakat akan menuntut pembubaran lembaga tersebut”. kata Reza Idria. [rel]
