Banda Aceh (Ar-Raniry) – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangkaian Milad ke-63 UIN Ar-Raniry di Auditorium Prof. Ali Hasjmy, Kamis (5/11/2026).
Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Mujiburrahman, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dengan pemerintah serta praktisi hukum di tingkat nasional, melalui momentum penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Prof Yusril Ihza Mahendra.
Ia juga mengaitkan penguatan kerja sama tersebut dengan pengembangan Program Studi Doktor Fikih Modern UIN Ar-Raniry. Program studi ini diarahkan untuk mengintegrasikan khazanah keilmuan fikih dengan sistem hukum kontemporer, sekaligus menjembatani pemikiran hukum Islam dengan sistem hukum positif di Indonesia.
“Melalui momentum penganugerahan gelar doktor kehormatan ini, kami berharap hubungan institusional antara UIN Ar-Raniry dengan para pembuat kebijakan dan praktisi hukum di tingkat nasional semakin erat. Hal ini juga menjadi peluang untuk mengembangkan keilmuan, khususnya dalam mengintegrasikan khazanah fikih dengan sistem hukum kontemporer,”ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Kumham Imipas, Prof Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, termasuk di bidang hukum.
“Para akademisi dan politisi harus bekerja bahu-membahu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, akademisi tidak hanya berperan mengkritisi persoalan, tetapi juga perlu merumuskan masalah dan menawarkan solusi berdasarkan kajian keilmuan.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-63 UIN Ar-Raniry yang turut dihadiri sejumlah tamu undangan dan sivitas akademika. [ ]
