Banda Aceh (Ar-Raniry) — Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, menekankan pentingnya pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat untuk memperbaiki pelayanan publik. Ia mengatakan, pengawasan harus mendorong perubahan nyata dalam sikap, kebijakan, dan perilaku penyelenggara layanan, bukan hanya saat penilaian berlangsung.
Hal itu disampaikan dalam Pekan Nasional Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry, di Aula SBSN Psikologi UIN Ar-Raniry, Rabu (28/10/2026).
Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry, Reza Idria, dalam sambutannya yang mewakili Rektor, mengatakan pelayanan publik membutuhkan integritas dari setiap penyelenggara. Menurutnya, integritas harus tercermin dalam kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan, termasuk dalam memberikan layanan yang adil kepada masyarakat.
“Semua orang sama di hadapan hukum dan dalam pelayanan. Tidak boleh ada istilah orang dalam,” ujarnya.
Fikri menjelaskan, Ombudsman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi penyelenggara pelayanan publik, termasuk badan hukum swasta yang menggunakan dana APBN atau APBD. Namun, Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk menangkap, mengadili, atau mengeksekusi.
“Tugas dan fungsi utama Ombudsman itu adalah mengawasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengaduan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi serius. Jika keluhan dianggap sebagai hal biasa, masalah dalam pelayanan publik akan terus berulang.
Salah satu upaya yang didorong Ombudsman adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempersingkat proses administrasi, mengurangi perpindahan masyarakat dari satu kantor ke kantor lain, serta mempersempit peluang terjadinya transaksi yang tidak semestinya.
Menurut Fikri, digitalisasi juga perlu diperkuat untuk mengurangi tatap muka yang tidak diperlukan. Ia mencontohkan pengurusan KTP yang idealnya dapat dilakukan tanpa tatap muka selama dokumen persyaratan telah diunggah, kecuali untuk keperluan pengambilan foto.
Selain proses yang lebih efisien, ia menekankan pentingnya kepastian waktu dalam pelayanan administrasi. Jika suatu layanan ditetapkan selesai dalam 15 hari, penyelesaiannya harus sesuai dengan batas waktu tersebut.
“Misal harus dijelaskan 15 hari, maka harus 15 hari harus selesai,” katanya.
Fikri menambahkan, penilaian terhadap pelayanan publik tidak boleh hanya mendorong perbaikan ketika proses evaluasi berlangsung. Ombudsman menginginkan perubahan yang diterapkan secara berkelanjutan oleh setiap penyelenggara layanan.
“Kami enggak mau penilaian kami lakukan pada saat musim penilaian saja. Mau kami adalah ada perubahan sikap, kebijakan, dan perilaku kepada seluruh penyelenggara negara,” ujarnya.
Ia juga mengajak mahasiswa memahami peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas sekaligus tempat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Menurutnya, kolaborasi dengan mahasiswa dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pengawasan dan perbaikan layanan dapat berjalan lebih luas. [ ]
