Banda Aceh (Ar-Raniry) — Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry menggelar Pekan Nasional Pelayanan Publik 2026 di Aula SBSN Psikologi UIN Ar-Raniry, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal pelayanan publik secara langsung, tidak hanya melalui teori di ruang kuliah.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry, Reza Idria, menekankan pentingnya integritas dan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa integritas dalam pelayanan publik terlihat dari kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan tindakan.
“Semua orang itu pertama sama di mata hukum, kedua sama di mata pelayanan,” ujarnya.
Reza juga mengingatkan mahasiswa agar mempersiapkan diri menjadi pelayan publik yang kritis dan mampu menjalankan amanah dengan benar. Menurutnya, mahasiswa perlu memahami apakah tanggung jawab yang diberikan kepada mereka telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Prof Muji Mulia, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat penerapan teori perkuliahan dalam praktik pelayanan publik.
“Kampus bukan hanya sekadar menara gading tempat melahirkan berbagai teori. Kami memiliki tanggung jawab akademik untuk menguji sejauh mana teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehadiran berbagai instansi pelayanan publik di kampus merupakan bentuk kolaborasi untuk mendekatkan layanan kepada mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa juga diajak memanfaatkan gerai yang tersedia untuk mengurus dokumen kependudukan, mempelajari regulasi perizinan, dan memahami hak-hak sebagai warga negara.
Sementara itu, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, menjelaskan bahwa Ombudsman memiliki kewenangan memeriksa dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk lembaga negara dan badan hukum swasta yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Namun, kewenangan tersebut tidak mencakup tindakan mengeksekusi, menangkap, atau mengadili.
“Pengawasan dan pemeriksaan memang tugas utama Ombudsman. Kami tidak bisa mengeksekusi, menangkap, atau mengadili, tetapi kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa sudah diatur dalam undang-undang,” ujarnya.
Fikri menekankan bahwa pengaduan masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan untuk memperbaiki sikap, kebijakan, dan kualitas pelayanan. Ia juga menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk mempersingkat proses administrasi, mengurangi tatap muka, dan mempersempit peluang terjadinya transaksi yang tidak semestinya. [ ]
