Banda Aceh (Ar-Raniry) — Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Mutu Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Aula Lantai 3 Biro Rektorat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada 26–27 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dan diikuti 75 peserta ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelola akademik dalam menyusun serta menyelaraskan dokumen mutu sesuai dengan kebijakan terbaru tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Ketua LPM UIN Ar-Raniry, Jalil Salam, mengatakan dokumen mutu tidak boleh hanya menjadi kelengkapan administrasi untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman kerja yang diterapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
“Penjaminan mutu tidak boleh berhenti pada tersedianya dokumen atau terpenuhinya persyaratan akreditasi. Dokumen mutu harus menjadi pedoman kerja yang benar-benar dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Mutu bukan hanya sesuatu yang kita tulis dalam dokumen, tetapi sesuatu yang harus kita buktikan melalui kinerja dan layanan pendidikan,” ujar Jalil.
Ia menjelaskan, terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjadi momentum bagi perguruan tinggi untuk memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), termasuk pada tingkat UPPS dan program studi.
Menurut Jalil, UPPS memiliki peran strategis dalam menerjemahkan standar mutu ke dalam pengelolaan akademik yang terukur. Implementasinya dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
Melalui siklus tersebut, standar mutu diharapkan tidak berhenti pada dokumen tertulis, tetapi menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, evaluasi capaian, serta tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menghadirkan Ketua LPM UIN Salatiga sekaligus Ketua Presidium LPM Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Prof Budiyono Saputro, sebagai narasumber utama.
Ketua pelaksana kegiatan sekaligus Koordinator Pusat Pengembangan Standar Mutu LPM UIN Ar-Raniry, Prof Sri Rahmi menjelaskan bahwa bimtek tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengelola UPPS dalam menyusun dan menyelaraskan dokumen mutu berdasarkan kebijakan terbaru serta kebutuhan masing-masing Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
“Dokumen mutu merupakan fondasi tata kelola yang memastikan setiap proses akademik memiliki standar, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta tindak lanjut perbaikan yang jelas,” ungkap Sri Rahmi.
Ia menambahkan, dokumen mutu perlu disusun secara operasional agar dapat digunakan sebagai pedoman kerja, bukan sekadar disimpan sebagai kelengkapan administrasi.
Karena itu, peserta mendapatkan penguatan pemahaman dan keterampilan dalam menelaah, menyusun, serta menyelaraskan dokumen mutu pada tingkat UPPS.
Sebanyak 75 peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas wakil dekan bidang akademik, wakil direktur pascasarjana, ketua program studi, serta ketua laboratorium dan unit penjaminan mutu di tingkat fakultas maupun pascasarjana.
Sri Rahmi berharap keterlibatan berbagai unsur pengelola akademik tersebut dapat membangun kesamaan persepsi dalam penerapan standar mutu di lingkungan UIN Ar-Raniry.
Ia menegaskan, penjaminan mutu merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pengelola akademik, bukan hanya LPM atau unit penjaminan mutu. [ ]
