Banda Aceh (Ar-Raniry)— Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Mujiburrahman menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, serta menekan revisi dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Mujiburrahman saat penyerahan DIPA 2026 sekaligus penandatanganan pakta integritas di lingkungan UIN Ar-Raniry di ruang rapat rektorat, Kamis (8/1/2026).
Menurut Mujiburrahman, penyerahan DIPA tidak boleh dimaknai sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan momentum penguatan komitmen bersama dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
“Setiap rupiah anggaran harus dikelola secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. DIPA ini menjadi pengingat bahwa anggaran adalah amanah,” kata Mujiburrahman.
Ia menjelaskan, kebijakan anggaran tahun 2026 masih mengacu pada pola tahun sebelumnya dengan penekanan pada efisiensi belanja serta dukungan terhadap program strategis nasional. Karena itu, seluruh pimpinan unit diminta menjalankan anggaran secara disiplin, tepat sasaran, dan meminimalkan revisi sejak awal pelaksanaan.
“Ke depan, revisi anggaran harus ditekan dan tidak melampaui batas kewajaran. Jika perencanaan matang, kinerja kelembagaan akan lebih stabil dan kepercayaan publik tetap terjaga,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor menekankan pentingnya penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus mendukung upaya UIN Ar-Raniry meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Pakta integritas ini bukan sekadar tanda tangan administratif, tetapi komitmen moral dan institusional yang harus benar-benar dijalankan oleh seluruh pimpinan unit,” tegas Mujiburrahman.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa DIPA 2026 diarahkan untuk mendukung program prioritas kampus, termasuk penguatan sarana dan prasarana akademik serta peningkatan mutu layanan pendidikan, dengan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Sementara itu, Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry Khairuddin, menjelaskan bahwa DIPA Tahun Anggaran 2026 menjadi dasar pelaksanaan anggaran di lingkungan kampus. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan tata kelola dan layanan kelembagaan.
Khairuddin menegaskan, setiap unit kerja wajib melakukan reviu terhadap DIPA yang diterima, termasuk memastikan kebenaran akun dan kesesuaian alokasi anggaran. Apabila diperlukan, unit dapat mengajukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Namun sebelum revisi disahkan, unit kerja tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan,” ujarnya. [ ]
