BANDA ACEH – Ar-Raniry – Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA) UIN Ar-Raniry menggelar diskusi publik bertajuk HIMATARA TALK 2025 di Teater LP2M UIN Ar-Raniry, Jumat (31/10/2025), membahas isu krusial mengenai “KUHP Baru vs Lex Specialis Tipikor: Kemana Arah Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia?”
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama: Dr. Taqwaddin, S.E., S.H., M.H., M.S. (Hakim Ad Hoc Tipikor PT Banda Aceh) dan Dr. Sahdansyah Putera Jaya, S.H., M.H., CGCAE, CrFA. (Jaksa Utama Pratama Inspektorat Aceh). Diskusi ini menarik antusiasme tinggi dari mahasiswa berbagai program studi, yang ingin memahami dinamika hukum menjelang berlakunya KUHP baru pada tahun 2026.
Ketua Umum HIMATARA, Setiawan Ariwiba, dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi ini penting karena Indonesia berada di masa transisi hukum pidana. “Banyak pertanyaan muncul tentang posisi undang-undang khusus seperti Tipikor dalam sistem hukum baru,” ujar Setiawan.
Narasumber menyoroti bahwa KUHP baru telah mengkodifikasi ketentuan korupsi dalam Pasal 603 hingga 605, termasuk mengatur subjek hukum hingga korporasi. KUHP baru juga mengenalkan ancaman pidana bagi perbuatan yang merugikan keuangan negara dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat dua tahun.
Diskusi menghasilkan kesimpulan penting: KUHP baru akan berinteraksi dengan UU Tipikor dalam konteks lex generalis dan lex specialis. Namun, perubahan ini berpotensi menimbulkan perdebatan baru terkait efektivitas penegakan korupsi. Para pakar mengingatkan, korupsi tetap dikategorikan sebagai extra ordinary crime, dan pidana harus menjadi ultimum remedium (upaya terakhir) dalam penegakan hukum.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Husni A. Jalil, M.A., yang mengapresiasi inisiatif HIMATARA dalam melatih kepekaan dan daya analisis hukum mahasiswa terhadap perubahan peraturan yang akan berlaku.
