124 Views

Jakarta (Ar-Raniry) — Unit Layanan Disabilitas (ULD) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengikuti Pre-Fellowship Training bertajuk From Understanding to Action: Preparing Universities for the Japan Fellowship Program and DSU Development yang berlangsung di Pijar Foundation Headquarters, Jakarta, pada 5–6 Agustus 2026.

UIN Ar-Raniry menjadi salah satu dari lima perguruan tinggi yang mengikuti pelatihan tersebut bersama ITS Surabaya, Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember, Kalla Institute, dan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. UIN Ar-Raniry diwakili oleh Koordinator Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Dr. Nashriyah, serta Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD), Harri Santoso.

Kegiatan ini mempertemukan para pimpinan dan pengelola Unit Layanan Disabilitas dari berbagai perguruan tinggi untuk menyamakan visi dan memperkuat pemahaman dalam membangun kampus yang inklusif dan ramah bagi seluruh sivitas akademika, khususnya penyandang disabilitas.

Ketua ULD UIN Ar-Raniry, Harri Santoso, mengatakan pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan layanan disabilitas yang berkelanjutan di lingkungan perguruan tinggi.

“Melalui pelatihan ini kami tidak hanya memperoleh pemahaman baru mengenai pendidikan inklusif, tetapi juga menyusun langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem layanan disabilitas di UIN Ar-Raniry agar semakin adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Selama pelatihan, peserta mengikuti Disability Equality Training (DET) yang difasilitasi langsung oleh penyandang disabilitas. Melalui pendekatan tersebut, peserta diajak membangun perspektif bahwa inklusi merupakan bagian dari pemenuhan hak setiap individu, bukan semata-mata bentuk kepedulian sosial.

Selain itu, peserta juga menyusun Common Reference Framework sebagai kerangka pengembangan Unit Layanan Disabilitas serta menyempurnakan Action Plan dengan mengadaptasi praktik baik dari Jepang sebagai bekal mengikuti Japan Fellowship Program.

Harri menambahkan, hasil dari pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), serta ekosistem layanan yang mendukung terciptanya pendidikan tinggi yang inklusif. [ ]