Banda Aceh (Ar-Raniry) — Arman Fauzi resmi menjadi anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia periode 2026–2030. Ia menjadi satu-satunya wakil asal Aceh yang terpilih dalam seleksi nasional dan dikukuhkan bersama enam komisioner lainnya oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Pengukuhan anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026). Seleksi tersebut diikuti sekitar 3.140 pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia.
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof . Mujiburrahman, mengapresiasi terpilihnya Arman Fauzi sebagai salah satu penjaga mandat keterbukaan informasi publik di tingkat nasional. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan sumber daya manusia Aceh mampu bersaing dalam seleksi nasional.
“Terpilihnya Arman Fauzi merupakan kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Kami berharap amanah ini dijalankan dengan penuh integritas serta mampu memperkuat keterbukaan informasi publik di Indonesia,” ujar Mujiburrahman, Selasa (4/8/2026).
Mujiburrahman menilai pengalaman Arman dalam mengelola isu keterbukaan informasi publik menjadi modal penting dalam menjalankan tugas di Komisi Informasi Pusat. Ia berharap kiprah Arman dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Aceh untuk terus meningkatkan kapasitas dan berkontribusi dalam berbagai bidang di tingkat nasional.
Sebelum terpilih sebagai komisioner KIP, Arman Fauzi memiliki rekam jejak dalam penguatan keterbukaan informasi publik di Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Aceh periode 2020–2025 dan Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh periode 2019–2020.
Di tingkat nasional, Arman akan bergabung dengan enam anggota Komisi Informasi Pusat lainnya untuk menjalankan mandat memastikan hak masyarakat atas informasi publik serta memperkuat penyelesaian sengketa informasi secara adil dan transparan.
Dalam sambutan pengukuhan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan tantangan keterbukaan informasi publik semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kemunculan teknologi deepfake, misinformasi, dan hoaks membutuhkan penguatan peran Komisi Informasi sebagai lembaga yang menjaga hak publik memperoleh informasi yang benar.
“KIP lahir dengan semangat demokrasi. Tugas Bapak dan Ibu juga untuk melawan berita-berita hoaks dengan menghadirkan informasi yang menjadi hak publik untuk diketahui,” kata Meutya.
Pemerintah menargetkan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari 66,43 menjadi minimal 75 pada tahun depan. Komisi Informasi Pusat juga diarahkan untuk memperkuat standar layanan informasi publik dan memastikan proses penyelesaian sengketa informasi berjalan secara akuntabel.
Adapun tujuh anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026–2030 yang dikukuhkan adalah Handoko Agung Saputro sebagai ketua, Hafidhah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine Chandra, dan Rini Purwandari. [ ]
