Banda Aceh (Ar-Raniry) – Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh bahas sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dan Malaysia, kegiatan berlangsung dalam International Visiting Lecturer, Kamis (7/5/2026) di Ruang Teater FST UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Dekan FSH UIN Ar-Raniry, Prof Kamaruzzaman Bustamam Ahmad menilai, kajian perbandingan sistem ketatanegaraan kedua negara ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa dalam memperluas wawasan akademik dan memperkaya perspektif keilmuan di bidang Hukum Tata Negara.
Menurutnya, Malaysia menerapkan sistem kerajaan konstitusional federal, sementara Indonesia menggunakan sistem presidensial yang berdasarkan konstitusi dan prinsip demokrasi. Mahasiswa harus mampu memahami perkembangan sistem ketatanegaraan, baik di Indonesia maupun di negara lain.
“ini menjadi sangat penting, agar mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan mampu menjawab tantangan hukum di masa mendatang”, ujar Kamaruzzaman yang akrap disapa KBA.
KBA menyebut, International Visiting Lecturer tersebut diikuti setidaknya 60 peserta dan sejumlah dosen di lingkungan FSH UIN Ar-Raniry, menghadirkan akademisi dari University Kebangsaan Malaysia (UKM) dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
“International Visiting Lecturer ini, sebagai komitmen prodi HTN dalam memperluas jejaring akademik internasional dan meningkatkan kualitas wawasan global mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara”, ujar KBA.
Hadir sebagai narasumber, Dr Md Yazid Ahmad dari Research Centre for Syariah, Faculty of Islamic Studies, UKM. Ia memaparkan antara lain tentang sistem Hukum Tata Negara di Malaysia. Dalam pemaparannya, Yazid mengulas bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional, hubungan pemerintah federal dengan negara bagian, serta mekanisme pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Malaysia.
Sementara itu, Ihdi Karim Makinara, MH, dosen prodi HTN UIN Ar-Raniry sebagai narasumber kedua memaparkan tentang perkembangan hukum tata negara di Indonesia dan kekhususan sistem ketatanegaraan di Aceh.
Ihdi juga menjelaskan sistem presidensial di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah, serta implementasi kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
