Banda Aceh (Ar-Raniry) – Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr Ridwan Mansyur, SH MH menyebutkan bahwa konstitusi merupakan “supreme law of the land”, sumber dari segala hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Menurutnya, seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan presiden harus selalu selaras dengan semangat UUD 1945.
“Segala keputusan dan tindakan hukum negara, sekecil apa pun, tidak boleh keluar dari konstitusi. Di sinilah letak makna constitutional supremacy,” kata Ridwan dalam paparannya pada kuliah umum di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jumat (31/10/2025).
Selanjutnya, Ridwan Mansyur menjelaskan tentang Judicial Review yang merupakan wujud kedaulatan konstitusi, sebagai instrumen utama untuk memastikan supremasi konstitusi di atas seluruh bentuk kekuasaan politik dan legislasi. Hal tersebut bukan sekadar proses hukum, melainkan manifestasi dari cita-cita demokrasi yang menjamin agar setiap kebijakan publik tunduk pada nilai-nilai konstitusi.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa judicial review berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan yang menjaga agar praktik demokrasi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dasar. “Demokrasi bisa melenceng ketika kekuasaan berjalan tanpa kendali. Di sinilah MK hadir untuk memastikan bahwa idealitas konstitusi seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan HAM tetap hidup dalam realitas politik dan kebijakan Negara.
Pada kesempatan itu, Ridwan juga menyoroti sistem dualisme judicial review di Indonesia, di mana Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dualisme ini, menurutnya, mencerminkan keseimbangan institusional dalam menjaga tatanan hukum nasional. Dua lembaga ini memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menegakkan keadilan konstitusional.
