Jakarta (Ar-Raniry) – Kepala Subtim (Kasubtim) Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Eka Saputra, menghadiri Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag RI, Akhmad Fauzin, di Ruang Rapat Setjen Lantai II, Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (04/07/2025).
Dalam sambutannya, Akhmad Fauzin, menyampaikan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi sudah berusia 15 tahun. Akan tetapi, menurutnya banyak unit kerja di Kemenag masih belum optimal dalam mengelola PPID.
“Kemenag secara keseluruhan memperoleh nilai 94,52 dengan kategori badan informatif. Dari sekitar 70 lebih PTKN, hanya lima yang berstatus informatif, satu kurang informatif, dan sisanya belum informatif,” ungkap Akhmad Fauzin.
Diantara 5 PTKN dengan nilai kategori Informatif adalah:
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan nilai 97,5
- UIN Syarif hidayatullah jakarta, dengan nilai 97,13
- UIN Walisongo Semarang, dengan nilai 96,97
- IAIN Kediri, dengan nilai 96,28
- UIN Raden Fatah Palembag, dengan nilai 95,80
Dan 1 PTKN dengan kategori Kurang Informatif, UIN Antasari Banjarmasin, dengan nilai 46,04.
Komisi Informasi Publik (KIP) menetapkan kriterian tingkat keterbukan informasi badan publik dengan membuat skala 0-100, dengan pembagian masing kriterian sebagai berikut:
90-100 = Informatif
80-89,9 = Menuju Informatif
60-79,9 = Cukup Informatif
40-59,9 = Kurang Informatif
<39,9 = Tidak Informatif
0 = Tidak Mengikuti Monev
Lebih lanjut, Karo HKP mengingatkan adanya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan atasan PPID.
Ia juga menyampaikan, nantinya PPID Kementerian Agama sebagai PPID utama akan mengkoordinir PPID unit-unit kerja di bawahnya, terutama Kanwil Kemenag, sedangakan PPID pada PTKN, akan dinilai secara lansung oleh KIP Pusat.
“Kita berharap agar dengan adanya pendampingan ini, PPID yang ada di PTKN bisa bergerak secara sistematis dan cepat untuk melakukan Monev keterbukaan informasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP),”pungkasnya.
