Ia mempertanyakan apakah branding syariat selama ini telah mampu membangun kepercayaan dan identitas kolektif, atau justru menimbulkan resistensi, bias, dan disinformasi, terutama karena citra syariat kerap diasosiasikan dengan aspek hukuman fisik seperti cambuk.
“FGD ini mencoba mencari jalan bagaimana citra tersebut dapat diubah dan dibangun secara lebih utuh—tidak hanya dilihat dari sisi hukuman, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial, pendidikan, dan perlindungan martabat manusia dalam ajaran Islam,” ujar Azman.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Dinas Syariat Islam Aceh, akademisi dari FISIP USK dan FDK UIN Ar-Raniry, Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI), Indonesian Islamic Youth Economic Forum, Diskominfosandti Banda Aceh, BKPRMI Aceh, Syarikat Islam, serta jurnalis perempuan.
Para peserta sepakat bahwa branding syariat Islam harus dibangun secara holistik, partisipatif, dan inklusif. Narasi yang dikembangkan perlu menyesuaikan konteks kekinian serta memperkuat kolaborasi antar aktor, termasuk media, agar mampu menangkal disinformasi dan membentuk persepsi yang lebih positif di ruang publik. (*)
