Banda Aceh (Ar-Raniry) – Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Ar-Raniry, Mirwan Fasta, menekankan pentingnya kehati-hatian peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam proses unggah berkas.
Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam rangkaian sosialisasi dan pendampingan seleksi administrasi PPPK tahun 2024 di Aula lantai III, Gedung Rektorat kampus tersebut, Jum’at (1/11/2024).
“Proses seleksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut kepentingan banyak orang. Atas nama pimpinan UIN Ar-Raniry, kami mengimbau kepada tenaga pendidik dan kependidikan untuk lebih cermat dalam setiap tahapan, terutama saat mengunggah berkas. Satu kesalahan kecil, seperti kesalahan satu digit, bisa berakibat fatal tanpa kesempatan perbaikan,” ujar Mirwan.
Mirwan juga menjelaskan bahwa formasi PPPK dan CPNS pada dasarnya hanya berbeda dalam penamaan, tanpa perbedaan hak dan kewajiban signifikan dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menambahkan bahwa seluruh formasi di UIN Ar-Raniry telah disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga seluruh proses harus mengikuti pedoman administrasi dan teknis yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Ketua Tim Organisasi dan Kepegawaian Rinal Yusra, menjelaskan bahwa setiap pelamar wajib memastikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan formasi yang dilamar.
“Kami mengimbau pelamar untuk memeriksa kelengkapan data di Pangkalan Data Mandiri (PDM), terutama kualifikasi pendidikan. Untuk formasi tenaga kependidikan, kualifikasi yang dipersyaratkan adalah S1, walaupun beberapa pelamar memiliki pendidikan S2,” katanya.
Lebih lanjut, Syazali Analis SDM Aparatur Ahli Pertama UIN Ar-Raniry Tahun, mengingatkan agar pelamar memperhatikan dengan seksama informasi yang tercantum di PDM, termasuk data nama, alamat, serta kualifikasi pendidikan.
“Data di PDM harus sesuai dengan ijazah asli pelamar. Segala berkas, termasuk transkrip nilai asli dan pas foto formal, harus sesuai dengan standar, seperti latar belakang foto berwarna merah, tanpa swafoto. Pelamar juga wajib memastikan akreditasi perguruan tinggi saat ijazah dikeluarkan atau akreditasi terbaru tidak bermasalah, terutama untuk lulusan luar negeri yang wajib menyertakan penyetaraan ijazah,” jelas Syazali.
Selain itu, pelamar diwajibkan memeriksa formasi yang akan dilamar melalui laman https://pdm-nonasn.kemenag.go.id, lalu mencetak dokumen hasil pengecekan formasi sebagai syarat administrasi.
Proses ini diharapkan dapat memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian formasi yang dilamar dengan ketentuan di Kementerian Agama.
Syazali menambahkan bahwa dalam proses unggah dokumen, dosen pelamar yang menargetkan jabatan akademik Asisten Ahli atau Lektor diharapkan menyertakan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 atau lebih tinggi, dengan jumlah minimal satu artikel sebagai penulis pertama.
“Pengisian data ijazah, nomor ijazah, dan gelar pun harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam pengumuman resmi, agar seluruh proses dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” jelasnya.
Saifuddin Kepala Sub Tim Pendataan, Pengembangan dan Mutasi Pegawai berharap, melalui pengarahan dan pendampingan yang dilaksanakan ini, proses seleksi PPPK dapat berlangsung dengan baik, serta menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas untuk mendukung pengembangan universitas. [ ]
