Banda Aceh (Ar-Raniry) – Sebanyak 24 peserta berpartisipasi dalam Workshop Review Kurikulum Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang diadakan pada Kamis (6/6/2024) di lingkungan kampus setempat.
Workshop ini menetapkan ‘Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Rural Community Development)’ sebagai distingsinya. Dua profil lulusan yang disepakati adalah Tenaga Pengembang Masyarakat/Community Development Officer (CDO) dan Tenaga Ahli Pembangunan Pedesaan.
Ketua Prodi PMI FDK UIN Ar-Raniry, Rasyidah, menegaskan bahwa kurikulum merupakan inti dari pembangunan pendidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, kualitas pendidikan tinggi sangat bergantung pada komposisi kurikulumnya. Oleh karena itu, review kurikulum adalah proses penting yang harus dilakukan dengan serius, melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna, dunia usaha, dan pakar.
Rasyidah menyampaikan apresiasinya kepada semua stakeholder yang menghadiri proses review kurikulum ini, sehingga hasilnya dapat lebih komprehensif.
Ketua Panitia, Marini Kristina Situmeang, yang juga Sekretaris Prodi PMI, menjelaskan bahwa workshop kurikulum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan review kurikulum yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2023.
“Kegiatan awal melibatkan berbagai stakeholder untuk mengidentifikasi distingsi yang relevan. Selanjutnya, dilakukan kegiatan ‘Ngopi Kurikulum Jilid 1’ dan seterusnya hingga menghasilkan draft struktur kurikulum yang dibahas bersama pakar pada hari ini,” ungkapnya.
Workshop Kurikulum ini dipandu oleh narasumber kompeten, Siti Aminah, Ketua Prodi PMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aminah menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menerapkan kurikulum KKNI dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE) dan MBKM.
“Implementasi kurikulum ini telah dilakukan di banyak prodi, namun pendokumentasian proses dan pengawasan terhadap pencapaiannya masih belum maksimal, sehingga pengukuran ketercapaian output dan outcome sulit dipastikan. Oleh karena itu, workshop kurikulum yang dilakukan oleh Prodi PMI UIN Ar-Raniry adalah langkah yang tepat,” tegasnya.
Ketua Ikatan Alumni (IKA) Prodi PMI FDK UIN Ar-Raniry, Masrizal, memberikan masukan agar kurikulum baru Prodi PMI mengalokasikan SKS lebih banyak untuk keahlian pengembangan masyarakat pasca konflik dan bencana.
Faisal, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG), menyebutkan bahwa dengan diterbitkannya UU Nomor 3 Tahun 2024 sebagai revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang sangat penting. Untuk konteks Aceh, terdapat 6.500 gampong yang membutuhkan setidaknya 77.000 tenaga profesional pengembang gampong.
Stakeholder lainnya, Julie Sari Avolita dari DP3A Provinsi Aceh dan Safwan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh, menekankan pentingnya pengetahuan kearifan lokal dan etika pemberdayaan masyarakat dalam kurikulum. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan di Indonesia yang berfokus pada perubahan perilaku. [ ]
