AR-RANIRY| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Provinsi Aceh dihadapan para civitas akademika FISIP UIN Ar-Raniry mengajak mahasiswa dan fresh graduate untuk pulang dan membina 6.500 gampong yang saat ini ada di Aceh.
Kepala DPMG Aceh, Dr Ir Zulkifli MSi dalam acaran Visiting Lecture Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry (4/11/2022) kemarin mengatakan, dibutuhkan peran dari berbagai pihak untuk membantu perencanaan pembangunan gampong. “Apalagi saat ini telah bertambah lagi tiga gampong dari sebelumnya 6.497 gampong,” katanya.
Hadir dalam acara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Dr Muji Mulia MAg, Anggota Senat UIN Ar-Raniry Perwakilan FISIP, Dr Sayed Amirulkamar MM MSi, dan Manager Advokasi dan Pemberdayaan Gampong Forum LSM Aceh, Subuki SP.
Menurut Zulkifli, dengan jumlah 6.500 gampong, anggaran dana desa untuk Aceh kini masuk dalam lima besar dana desa terbesar secara nasional. Sejak tahun 20115 hingga 2022, lanjut ia, Aceh telah menerima Rp34,34 triliun. Dengan jumlah yang sangat besar itu, dana desa di Aceh yang berpenduduk 5,4 juta jiwa berada dibawah Jawa Timur yang berpenduduk 39,7 juta jiwa.
“Ini jumlah yang sangat besar untuk jumlah penduduk yang hanya 5,4 juta jiwa. Itu berkah karena jumlah gampong di Aceh yang banyak,” pungkasnya.
Tetapi, dana desa yang besar tidak membuat Aceh keluar dari salah satu daerah termiskin di Indonesia. “Ini tentu ironi. Ditambah angka kemiskinan di desa yang lebih besar dibandingkan daerah perkotaan,” tutur lulusan program doktor Universitas Kebangsaan Malaysia ini.
Zulkifli mengatakan, rata-rata gampong di Aceh kini mengelola sekitar Rp1 – 2 miliar dana desa setiap tahunnya. Untuk itu peran dari para stakeholder sangat dibutuhkan. Setidaknya dibutuhkan kolaborasi lima unsur masyarakat agar dapat membangun gampong di Aceh lebih baik.
Kelima unsur itu adalah pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media.
Berdasarkan penelitian DPMG, imbuh ia, perencanaan menjadi persoalan utama dalam penyusuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Ia mencontohkan masih ditemukan penduduk gampong di Aceh yang tinggal di “kandang ayam.” Padahal harusnya rumah layak huni dan peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas pengelolaan dana desa.
Contoh lain adalah pada program pengentasan stunting. Sejak tahun 2019, dana desa yang dialokasikan untuk program ini telah mencapai Rp6,4 triliun. Tetapi angka stunting masih 33,2 persen. Setelah ditelusuri persoalannya ada pada perencanaan.
“Ternyata anggarannya lebih banyak digunakan untuk mengecat Posyandu dan insentif kader. Bukan tidak boleh, tetapi dana yang ada seharusnya lebih diprioritaskan untuk membeli makanan si anak. Harus 90 hari berturut-turut diberikan makanan bergizi,” ujarnya.
Zulkifli menjelaskan, gampong atau desa punya hak otonomi dalam mengelola dana desa. “Dananya saja langsung ditansfer dari Pusat ke rekening gampong. Untuk itu mahasiswa dan fresh graduate harus mengambil peran ini,” harap ia.
Sementara itu, Dekan FISIP Dr Muji Mulia MAg mendukung ajakan kepala DPMG Aceh dan mengatakan hal tersebut adalah peluang dan tantangan bagi mahasiswa dan fresh graduate di FISIP UIN Ar-Raniry.
Menurut Muji, peran mahasiswa ditantang untuk menjadi aspirator, motivator, deklarator, dan akselerator untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di gampong. “Disnilah fungsi agent of change mahasiswa diuji,” ujarnya. [rel]
