AR-RANIRY| Moderasi beragama adalah kegiatan baru dan masuk program prioritas Kementerian Agama RI sejak tahun 2019. Karena itu, UIN Ar-Raniry sebagai Satker BLU di lingkungan Kementerian Agama RI melaksanakan workshop moderasi beragama bagi dosen.
Workshop tersebut berlangsung empat hari, 22-25 Juni 2021, diikuti 160 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Panitia mengundang narasumber antara lain Dr. Ahmad Suaedy, MA. Hum, Dekan Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdatul Ulama, Jakarta dan Dr. Junaidi Simun, MA, Manager Riset dan Advokasi, Institut Titian Perdamaian (ITP), Jakarta.
Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry, Khatib A. Latief, mengatakan, bahwa tujuan dari workshop ini untuk menelusuri gagasan dan pemikiran moderasi beragama yang dapat diterapkan dosen di dalam proses pembelajaran dan mencari langkah-langkah dinamis untuk membangun moderasi beragama dalam kerangka pluralisme bangsa.
“Diharapkan workshop ini dapat teridentifikasi gagasan perumusan moderasi beragama yang kontekstual dengan kultur Aceh yang religus, lahir rumusan umum moderasi beragama dalam Pendidikan tinggi Islam di Aceh, teridentifikasi langkah-langkah dinamis, berkeadilan, dan berimbang dalam penerapan moderasi beragama di dunia pendidikan di Aceh, dan mampu menumbuh kembangkan sikap toleransi dan akomodatif terhadap nilai religusitas agama dalam budaya Aceh,” ujarnya.
Workshop yang mengusung tema “Moderasi Beragama: Strategi Penetrasi Pemahaman Nilai Keagamaan Dalam Pendidikan Tinggi Islam” tersebut digelar selamat empat hari tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.
Beberapa hal yang disampaikan narasumber, antara lain Dr. Ahmad Suaedy, judul makalahnya tentang Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam, ia menyebutkan beberapa alasan mengapa Moderasi Beragama penting.
Menurutnya, Pertama adalah tidak bisa disangkal bahwa tradisi nusantara dan Indoensia menempatkan agama dan kepercayaan sebagai elemen yang sangat penting. Karena itu suatu usaha perubahan yang tidak mengikutkan agama sangat sulit untuk mencapai keberhasilan. Namun mengikutkan agama tidak selalu berarti menetapkan elemen-elemen ajaran agama konvensional atau mapan dalam ranah publik atau pemerintahan melainkan bisa dengan mereview atau mengritiknya agar nilai-nilai dan juga kelembagaan agama sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi solusi berbagai problem dalam masyarakat mutakhir. Kedua, fenomena adanya radikalisme dan terorisme yang mengancam kekerasan dan pemusnahan manusia berbasis pada agama. Namun radikalisme dan terorisme tidak bisa ditempatkan sebagai sumber utama dari masalah itu sendiri. Ia lebih sebagai akibat. Maka harus dicari sebab fund amental dari fenomena tersebut. Tradisi peran agama di dalam pemerintahan nusantara ini dianggap bertentangan dengan tradisi di barat yang sekularistik. Maka kini harus dicari cara baru atau revitalisasi peran agamawan dan elemen-elemen agama dalam sistem bernegara dan berpemerintahan.
Ketiga, era disrupsi dan TI (Teknologi Informasi) mengancam stabilitas masyarakat karena tiadanya atau terhapusnya otoritas dalam masyarakat dan budaya termasuk otoritas agama, hukum dan negara bahkan metodologi ilmu pengetahuan. Sehingga terjadi polarisasi yang kompleks dalam masyarakat. Siapa yang kuat dan menguasai teknologi maka itulah yang menang. Ini bukan hanya membahayakan sistem kenegaraan dan pemerintahan melainkan juga sosial, budaya dan kemanusiaan. Perlu dicari suatu pola dan nilai-nilai baru yang bisa diterima oleh masyarakat “zaman now” dengan karakter teknologi informasi dan disrupsi tersebut. Program MB harus bisa menempatkan pada pencarian solusi itu. Keempat, Indonesia begitu luas dan begitu plural dan multikultural dan ciri paling utama adalah kepulauan, sehingga tidak mudah untuk memahami dasar-dasar bersama dan tidak mungkin dibangun sistem terpusat dengan mengabaikan yang kecil, pinggiran dan lemah. Karena itu, bentuk MB diharapkan bisa menyerap perbedaaan-perbedaan tersebut namun di lain pihak bisa dibangun suatu titik temu dan kesadaran bersama yang baru. Di sini perguruan tinggi diharapkan memberi peran dalam terbangunnya basis etika bersama dan baru tersebut.
Keenam, Islam memiliki sejarah yang panjang dan mendalam di nusnatara dan Indonesia. Namun tingkat ketebalan dan perannya serta dimensinya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Aceh, misalnya, berbeda dengan Jawa, Makassar, NTB dan seterusnya. Namun Islam juga tidak hanya memperkenalkan model institusi dan pengetahuan yang mapan melainkan Islam juga berkembang dalam rangka menjawab tantangan zaman tersebut. Maka perguruan tinggi Islam sangat diharapkan perannya dalam membangun dan mengoperasikan program MB tersebut. Sehingga MB bukan suatu formula teh botol atau coca-cola melainkan setiap daerah bisa dan bahkan harus memiliki pola dan ukurannya sendiri. Dari sana bisa dibangun suatu dialog yang terus menerus dan menuntun negara dan pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan tersebut.
Menurut Suaedy program Moderasi Bergama bukan hanya menjawab tentang radikalisme keagamaan melainkan problem kemanusiaan. Karena itu pula moerasi beragama bukan semacam mata kuliah akhlak dan bukan hanya berlaku bagi negara dan pemerintah melainkan diharapkan menjadi “cara berpikir, bersikap, dan berperilaku setiap warganegara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Maka, sesungguhnya dalam konteks perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi agama Islam moeras beragama ini bukan hanya menanamkan apalagi indoktrinasi melainkan diperdebatkan baik dalam nilai-nilai asasi, metodologinya maupun strateginya sesuai dengan landasan negara dan bangsa serta tantangan-tantangannya.
Sementara narasumber kedua, Dr. Junaidi menyampaikan bahwa Moderasi beragama adalah upaya dan proses peletakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang dilakukan secara benar, seimbang, dan fungsional. Upaya dan proses ini diyakini dimiliki semua agama namun karena berada pada tataran non substansial ajaran agama menyebabkan multitafsir dan keliru implementasinya. Karenanya moderasi beragama adalah upaya pengembalian pemahaman individu beragama ke moderat; bukan memoderatkan agama. Islam sendiri menawarkan konsep tentang moderasi beragama, yaitu mengambil jalan tengah (tawassuth), berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (i’tidal), toleransi (tasamuh), egaliter (musawah), musyawarah (Syura), reformasi (Ishlah), dan mendahulukan (aulawiyah), dan dinamis dan inovatif (tathawwur wa Ibtikar).
Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Dosen merupakaan elemen penting karena pendidikan tinggi dianggap media yang paling penting, strategis, efektif, dan sekaligus rentan diseminasi pemahaman yang keliru baik tentang ajaran agama maupun teori kehidupan lain. [Rel]
