AR-RANIRY| Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) periode 2019-2024, Dr. Syarifuddin Hasan, MM, melakukan kunjungan kerja ke Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Selasa (3/12/2019).
Kunjungan tersebut dalam rangka silaturrahim dan diskusi bersama para akademisi di kampus UIN Ar-Raniry terkait dengan isu amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1954.
“Silaturrahim yang dilakukan ini sifatnya diskusi dengan para kaademisi, dan saya ingin lebih banyak mendengar masukan dari para akademisi untuk kepentingan bangsa ini,” ujar Syarifuddin yang akrab disapa Syarief Hasan.
Menurutnya, banyak manfaat dari silaturrahim, dan ini merupakan anjuran dari agama Islam, dengan silaturrahim Insyaallah akan dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki, dan semakin meningkatkan iman kita kepada Allah, serta dapat menerima masukan dan ide-ide cemerlang nantinya.
“Akhir-akhir ini terjadi beberapa wacana yang mencuat dari masyarakat, antara lain tentang isu amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1954, untuk itu kami ingin menyerap aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat sebagai bahan pertimbangan pimpinan MPR RI dalam hal tersebut,” kata Syarief yang juga Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.
Syarief menyampaikan terima kasih atas penyambutan yang dilakukan oleh pihak UIN Ar-Raniry, ia juga mengatakan bahwa kampus UIN Ar-Raniry yang merupakan salah satu kampus terbesar di Indonesia dengan lingkungannya sangat bagus dan asri.
Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan apresiasi kepada pimpinan MPR RI yang telah memilih kampus UIN Ar-Raniry sebagai salah satu tempat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan diberi kesempatan berdiskusi dengan para akademisi.
“Kami menyambut hangat atas kadatangan pimpinan MPR RI ke kampus UIN Ar-Raniry, yang merupakan kampus islam menjadi jatong hate rakyat Aceh, dalam rangka melakukan diskusi dan penyerapan aspirasi masyarakat, untuk itu kami mengharapkan kepada para pimpinan dan peserta yang hadir dapat memberikan padangan dan ide-ide cemerlang demi bangsa dan Negara NKRI,” kata Warul.
Menurut Rektor, pertemuan tersebut sangat monumental, sebab selain untuk menyerap informasi dari kalangan akademisi, juga pihak UIN Ar-Raniry akan menerima informasi-informasi penting dari MPR RI. Informasi tersebut terkait dengan Undang-udang Dasar 1945.
Warul menambahkan, UUD 1945 merupakan dasar hukum tertulis konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia, dalam kurun waktu 1969 sampai dengan 2002, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan atau disebut dengan amandemen, tujuan amandemen itu sendiri adalah menyempurnakan aturan dasar, seperti tatanan nagara, kedaulatan rakyat, HAM, eksitensi Negara demokrasi dan Negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.
Selanjutnya, Rektor memperkenalkan kampus Ar-Raniry yang didirikan pada tahun 1963, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pertama di luar pulau Jawa, setelah Jakarta dan Jogajakarta, dan merupakan kampus islam yang ketiga di seluruh Indonesia.
Warul menyebutkan, hingga saat ini mahasiswa UIN Ar-Raniry mencapai 26.500 orang dan 781 tanaga pengajar serta sejumlah tenaga kependidikan lainnya, dan sekarang sedang dalam proses pembangunan kampus II di kawasan Aceh Besar.
Diskusi berlangsung selama lebih kuran dua jam diikuti oleh para dekan, wakil dekan direktur pascasarjana, serta sejumlah dosen di Lingkungan UIN Ar-Raniry. [Nat]
