AR-RANIRY| Keterlembatan proses akreditasi Program Studi (Prodi) telah menjadi isu hangat di kalangan civitas akademika di seluruh Indonesia. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang meningkatkan standar penilaian akreditasi dari tujuh standar ke Sembilan standar terhitung per/April 2019. Kebijakan itu membuat seluruh prodi berlomba-lomba untuk mensaptokan borang akreditasi sebelum April 2019, agar tetap bisa dinilai dengan tujuh standar.
Hal tersebut yang menyebabkan terjadi lonjakan drastis dalam men-submit borang akreditasi melalui prosedur sapto. Kejadian tersebut di luar prediksi BAN-PT, sehingga Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT, Prof. T. Basaruddin mengistilahkan peristiwa ini dengan “tsunami borang”. Tsunami borang ini menyebabkan anggaran BAN-PT tidak mencukupi untuk melakukan asesmen lapangan pada semua prodi di tahun 2019.
Untuk menyelesaikan permasalahan ityu, BAN-PT mengeluarkan kebijakan untuk prodi yang mensapto borang akreditasi sebelum enam bulan masa berakhirnya akreditasi prodi, akreditasinya akan tetap berlaku sambil menunggu proses asesmen lapangan. Sedangkan prodi yang melakukan sapto di bawah enam bulan akreditasinya dianggap expired yang mengakibatkan mahasiswa di prodi tersebut tidak dapat di wisuda.
Ternyata banyak sekali prodi yang melakukan sapto di bawah enam bulan. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa ketidakseriusan prodi dalam mengurus akreditasi. Sedangkan faktor eksternal adalah ketidaksiapan sistem sapto BAN-PT dalam menghadapi “tsunami borang” tersebut.
Setiap prodi hanya dapat melakukan sapto borang akreditasi dengan menggunakan akun universitas. Sedangkan dalam satu universitas terkadang terdapat lebih dari 25 prodi yang melakukan reakreditasi hal ini menyebabkan terjadi antrian panjang dalam menunggu giliran sapto.
Karena sekali melakukan proses sapto bisa menghabiskan waktu 5-10 jam. Itu belum termasuk permasalahan di server sapto BAN-PT yang terkadang unacceptable, karena hampir 4000 prodi melakukan sapto dalam waktu hampir bersamaan.
Demikian disampaikan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Dr. Mizaj, LL.M, dalam rilis yang diterima ar-raniry.ac.id melalui pesan WhatsApp, Jumat (6/12/2019).
Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan itu, pimpinan UIN Ar-Raniry mengutus pihak LPM bersama Kapus Audit dan Pengendalian Mutu (APM), Dr. Buhori Muslim, M.Ag untuk membicarakan hal tersebut dengan BAN-PT. Mengingat terdapat empat prodi UIN Ar-Raniry yang terlambat melakukan Sapto reakreditasi, yakni HPI, PMI, SKI dan S-3 Fiqh Modern.
Mizaj menjelaskan, karena banyaknya prodi yang dirugikan dengan kebijakan tersebut, dan hal tersebut dialami oleh banyak prodi dibeberapa kampus di seluruh Indonesia, akhirnya BAN-PT mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Keterlambatan Proses Akreditasi Pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Dalam Pasal 1 (b) dijelaskan bahwa “Terhadap pengajuan permohonan akreditasi ulang dalam waktu 6 (enam) bulan atau lebih sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, maka apabila BAN-PT belum menerbitkan keputusan hasil akreditasi pada saat masa berlaku akreditasi berakhir, status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi atau Perguruan Tinggi tersebut tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan BAN-PT tentang hasil akreditasi yang baru”.
Dengan aturan tersebut, lanjut Dr. Mizaj, bahwa prodi HKI, PMI dan SKI, statusnya tetap terakreditasi dengan peringkat akreditasi sebelumnya. Sedangkan S-3 Fiqh modern tetap berstatus terakreditasi, tetapi peringkat akreditasinya diturunkan menjadi C.
Selain itu, kata Mizaj, bahwa terdapat juga empat prodi baru yang belum pernah terakreditasi. Yakni S2 HK, S2 KPI, S2 ES dan S2 PBA. Keempat prodi tersebut mendapat izin pembukaan dari Kementerian Agama melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. 6066 tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015, tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Untuk keempat prodi tersebut Pimpinan UIN Ar-Raniry telah memohon kepada Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT agar dapat memberikan Surat Keterangan atau Surat keputusan Akreditasi. Dan permohonan tersebut dinilai sesuai dengan Surat Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor 1997/BAN-PT/LL/2018 tanggal 02 Oktober 2018 tentang Status Akreditasi Program Studi/Perguruan Tinggi yang dibuka/berdiri sampai dengan 19 Mei 2016. [Rel]
