AR-RANIRY| Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mengadakan Seminar Nasional Islam dan Pembangunan Ekonomi (SN-IPE) ke-2, kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Prof. Ali Hasjmy, Selasa (15/10/2019). Seminar dengan tema “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia” ini dihadiri 700 orang peserta, yang terdiri dari unsur mahasiswa, akademisi, praktisi keuangan dan perbankan Syariah dan unsur pemerintah Aceh.
Ketua Panitia, Dr. Hafas Furqani, M.Ec dalam rilisnya mengatakan, seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber, antara lain Direktur Komite Nasional Keuangan Syariah, Dr. Taufik Hidayat, M.Ec, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama, Muhammad Fuad Nasar, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis, Perwakilan OJK Provinsi Aceh, Rahmad Hidayah, dan Direktur PT. Bank Aceh, Haizir Sulaiman.
“Seminar Nasional itu merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka milad ke 56 UIN Ar-Raniry, kegiatan yang dibuka oleh Dekan FEBI, Dr. Zaki Fuad, M.Ag,” ujarnya.
Hafas Furqani menjelaskan, beberapa hal penting yang disampaikan para narasumber, antara lain sebagaimana disampaikan Dr. Taufik Hidayat, M.Ec, dia menyatakan bahwa saat ini Indonesia dianggap sebagai Negara yang mempunyai potensi besar dalam industri ekonomi syariah. Diperkirakan penduduk Indonesia menghabiskan US$ 177 miliar untuk pariwisata halal, US$ 1,303 miliar untuk makanan halal, US$ 270 miliar untuk fesyen halal, US$ 209 miliar untuk media dan rekreasi, US$ 87 miliar untuk farmasi halal, dan US$ 61 miliar untuk kosmetik halal.
Namun potensi tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan Indonesia, dalam laporan Global Islamic Economy Report 2018/2019, Indonesia menduduki peringkat ke-10 sebagai player industry halal (score 45, sementara Malaysia peringkat pertama dengan score 127).
Menurut Taufik Hidayat, yang menyebabkan terjadinya hal tersebut di antaranya, karena tidak adanya harmonisasi dan koordinasi antara instansi pemerintahan. Benturan regulasi dan tumpang tindih kebijakan dan program menjadi masalah yang menyebabkan industri ekonomi Syariah di Indonesia berjalan lambat. Karena itu, Pemerintah membentuk KNKS untuk melakukan harmonisasi regulasi dan koordinasi kebijakan dan kegiatan untuk mendorong perkembangan lebih lanjut industry ekonomi Syariah Indonesia.
Narasumber kedua, Muhammad Fuad Nasar menyampaikan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar, ada dana zakat terkumpul pada tahun 2019 mencapai Rp. 260 Miliar sementara potensi wakaf bisa mencapai Rp 180 triliun. Ini menjadi sumber bernilai untuk memberdayakan perekonomian umat.
Melihat potensi ekonomi Syariah yang besar, Aceh sebagai daerah yang berkomitmen untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah seharusnya bisa memanfaatkan peluang ini dan menjadi penggerak utama.
Untuk itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis, mengatakan perlu ada gerak sinergis dan langkah strategis untuk mengembangkan ekonomi Syariah dan menyelesaikan permasalahan ekonomi umat. Bank Indonesia dalam hal ini telah berupaya untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah yang mencoba mengembangkan gerak strategis pengembangan ekonomi Syariah dan mensinergikan kebijakan di Serambi Mekkah.
Aceh berpeluang menjadi kiblat pengembangan ekonomi Syariah nasional setelah Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah pada penghujung tahun 2018 yang menginginkan masyarakat Aceh meninggalkan riba dalam transaksi keuangan dan seluruh praktik lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk patuh Syariah. Qanun Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa dalam 3 tahun (Januari 2019 -Januari 2022) semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus dikonversi menjadi Lembaga keuangan Syariah.
Dalam kesempatan itu, Perwakilan OJK Provinsi Aceh, Rahmad Hidayah menyampaikan bahwa ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan single banking system dan bisa dikembangkan menjadi pusat keuangan Syariah di Indonesia.
